Pada bulan September 2008, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB)
telah menetapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals
(MDGs) yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara anggotanya. MDGs ini memiliki
delapan tujuan, delapan belas target, dan 48
indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB,
Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama
Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia. Kedelapan tujuan itu antara lain :
1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka kematian anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan
Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Keberlanjutan Lingkungan
Hidup,
8. Membangun Kemitraan Global untuk
Pembangunan
Dilihat
dari urgensi tiap-tiap tujuan tersebut, tampak bahwa Kedelapan MDGs tersebut diurutkan
berdasarkan skala prioritas.
Apabila dirunut ke belakang, lahirnya program internasional
yang dicanangkan oleh PBB tersebut didasari
oleh munculnya permasalahan
dalam pelbagai bidang kehidupan manusiayang
tidak bisa diselesaikan oleh tiap-tiap Negara tanpa bekerja sama dengan negara lain.
PBB, sebagai organisasi yang mewadahi semua negara di
dunia memandang perlu dibentuk dan dicanangkan program nyata yang bisa
menyelesaikan semua problema kehidupan umat manusia.
Contoh
permasalahan dalam bidang kriminal yang tidak bisa diselesaikan oleh sebuah
negara adalah kejahatan narkotika yang dimasukkan dalam kategori
kejahatan transnasional yang hanya bisa diselesaikan dengan hukum
internasional. Atau permasalahan lingkungan hidup seperti illegal loging,
kebakaran hutan di satu negara, bisa berpengaruh terhadap negara lain.
Berangkat dari banyaknya permasalahan mendasar yang
dihadapi oleh banyak negara tersebut, PBB sebagai
organisasi tingkat dunia menganggap bahwa pencanangan delapan MDGs tersebut merupakan
sesuatu yang sangat mendesak untuk dilaksanakan.
Konsekuensinya, Indonesia sebagai salah satu negara
anggota PBB wajib melaksanakan semua program internasional tersebut sesuai
dengan situasi dan kondisi di negara Indonesia. Bagi Pemerintah Indonesia, langkah pertama dalam
melaksanakan program PBB tersebut adalah
dengan menyinkronkan program kerja PBB tersebut dengan
kebijakan pemerintah, Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Untuk itu sebelum merumuskan
kebijakannya, Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya perlu
membolak-balik lembar-lembar tujuan MDGs agar kebijakan yang dibuat pemerintah
berjalan selaras dengan program PBB dan tidak melanggarnya. Akan tetapi, pembuatan kebijakan juga harus disesuaikan
dengan situasi dan kondisi negara, terutama permasalahan anggaran. Anggaran yang
ada harus dioptimalkan untuk memilih prioritas yang paling penting dari
kedelapan program PBB tersebut.
Di sisi lain, partai poltik yang tergabung dalam Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten
juga wajib membuat Undang-undang yang memperlancar MDGs. Apakah hanya cukup
parpol di parlemen yang terlibat dalam program MDGs? Tidak. Partai politik bersama
pemerintah juga wajib memastikan bahwa program MDGs tersebut terlaksana dengan
baik di lapangan. Hal ini disebabkan karena parpol memiliki wewenang yang
begitu besar dalam proses demokrasi di sebuah negara, termasuk Indonesia.
Selain merumuskan undang-undang, parpol juga wajib memastikan bahwa demokrasi
dan kegiatan politik berjalan dengan baik dan benar di Indonesia.
Lantas, MDGs yang mana yang menjadi prioritas
pemerintah Republik Indonesia. Dalam pandangan saya, kedelapan poin MDGs
tersebut merupakan program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Republik
Indonesia. Dengan susunan kabinet dan banyaknya lembaga yang ada di Indonesia,
saya kira kedelapan poin MDGS tersebut bisa dilaksanakan secara bersamaan. Akan tetapi mengingat anggaran dana yang mungkin kurang
mencukupi, tujuan yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah program
nomor 1 dan 2.
Mengapa program tersebut perlu didahulukan? Angka
kemiskinan di Indonesia masih terus meningkat akhir-akhir ini, apabila tidak
segera diselesaikan, akan menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung.
Dampak langsungnya adalah kelaparan yang bisa berakibat kematian, sementara
dampak tidak langsungnya adalah maraknya kriminalitas di negara Indonesia.
Untuk itu menjadi tugas pemerintah dengan didukung oleh
partai politik, baik yang pro pemerintah maupun yang mengambil sikap oposisi.
Bagi partai politik pendukung pemerintah, bsia berjuang melalui parlemen dan
membentuk lembaga penanggulangan kemiskinan. Semengara bagi parpol oposisi,
bisa membentuk lembaga untuk mengontrol kinerja pemerintah dan parpol
pendukungnya .
Sebagai contoh program
pemerintah yang mendukung program MDGs nomor 1 (menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan) adalah adanya berbagai program sosial seperti Program Keluarga
Harapan. Adapun tugas parpol oposisi
pada situasi seperti ini adalah membentuk organisasi yang bersifat mengontrol
dan memastikan bahwa program sosial tersebut tepat sasaran. Pada situasi ini masing-masing parpol telah menjalankan
tugasnya dengan baik.